Opini: Catatan Antar Waktu, Wajah DPRD Morut Berubah
Penulis: Hendly Mangkali
Wajah DPRD Morowali Utara berubah di kepemimpinan Warda Dg Mamala, SE. Pasca dilantik, jumat 6 Oktober 2023 ketua DPRD Morut ini melakukan sejumlah agenda penting.
Salah satu yang menarik adalah DPRD Morut menerima Aliansi anti korupsi dan peduli pembangunan Morowali Utara yang di pimpin Burhanuddin Hamzah, dalam RDP yang di gelar Kamis, 12 Oktober 2023.
Aliansi anti korupsi menyampaikan sejumlah tuntutan persoalan dugaan korupsi dan pembangunan yang terjadi selama kurang lebih 3 tahun terakhir.
Sejumlah dugaan itu terkait dengan penggunaan APBD tahun 2022 yang didalamnya adalah anggaran dana PEN senilai 200 Miliar rupiah. Sejumlah proyek dari Dana PEN disoroti oleh Aliansi. Proyek Puskesmas dan Pustu, proyek jalan, Proyek Pembangunan Gedung VIP/VVIP RSUD Kolonodale yang dikerjakan oleh PT. Bangun Bumi Indah, menggunakan Dana PEN Sekitar 37 Miliar, Putus Kontrak. Tentu proyek ini jadi catatan penting.
Proyek lain yang juga menarik jadi sorotan adalah pembangunan rehabilitasi rumah jabatan Bupati (Rujab) Morowali Utara tahun 2021 yang diduga melanggar mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang nilainya kurang lebih 2 miliar, yang tertuang dalam KUA-PPAS RAPBD perubahan, yang mana kegiatan tersebut telah terlaksana dan dikerjakan secara swakelola. Ini bertentangan dengan Pasal 124 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan lainnya yang mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.
Pengadaan dari dana Bansos Covid-19 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Morut. Sejumlah pihak diduga terlibat dalam kongkalikong anggaran ini.
Aliansi Anti Korupsi seirama dengan Demonstrasi yang dilakukan oleh LS-ADI di Kejati Sulteng pada tanggal 4 September 2023 dengan point tuntutan yang kurang lebih sama.
Maka gejolak meminta para wakil rakyat membentuk PANSUS pun menyeruak. dengan alat kelengkapan dewan ini diharapkan dapat membahas sejumlah dugaan yang mencurigakan dan membukanya menjadi terang benderang.
Kepercayaan publik yang hampir terhempas kepada Lembaga terhormat ini, mulai kembali dengan meyakini bahwa fungsi kontrol dewan akan berjalan seperti yang diharapkan.
DPRD yang menyanggupi pembentukan PANSUS diharapkan membuka ruang yang luas agar kerjanya di kontrol oleh publik. Sebab catatan kami, sejarah mandeknya Pansus Covid-19 di ruang Paripurna DPRD Morut, diduga karna deal-deal politik.
Saat ini, di penghujung periode kerja wakil rakyat. Hanya kerja optimal dan maksimal Pansus yang bisa memberi citra positif. Rekomendasi PANSUS akan menjadi penting bagi daerah ini.
Masyarakat harus meninggalkan stigma bahwa ini mencari kesalahan pasca Ketua DPRD Morut berganti, ini justru jadi pembuktian bahwa wakil rakyat masih punya power dalam pengawasan.
Sejumlah catatan hitam wakil rakyat, menjadi bayang-bayang di “jalan panjang” pembangunan di daerah yang jadi salah satu penghasil Nikel terbesar ini. Jika masih ada Hati Nurani maka bekerjalah dengan mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan perorang dan kelompok.
